JAKARTA - Untuk menghadapi perubahan dunia serta sebagai upaya mengahadapi revolusi industri 4.0, pemerintah berupaya untuk mewujudkan Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat menjadi pembicara dalam acara Konsorsium Pengembangan Organisasi dan Multistakeholder di bidang SDM, di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (04/04). “Peningkatan kualitas SDM yang mewakili perubahan tidak boleh stagnan, harus setara dengan perkembangan zaman, atau bahkan berkembang melampaui skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan modern di masa mendatang,” katanya. Dijelaskan bahwa pihaknya berupaya membangun kapasitas 4,7 juta ASN ke arah Smart ASN guna menyangga arah tata kelola negara dan pemerintah Indonesia dimasa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan perencanaan ASN yang mengacu pada core business instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MEDAN - Selain penegakan disiplin, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat ditawar lagi, terlebih menjelang pilpres dan pemilu legislatif serentak tanggal 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, dampak dari ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara serta masyarakat penerima layanan. Sebaliknya, ASN yang netral justru menjamin demokrasi yang sehat dan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil (luber jurdil)," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji saat mewakili Menteri PANRB Syafruddin membuka Sosialisasi Pembinaan Netralitas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur di Medan, Kamis (04/04). Dalam acara yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari 14 provinsi, kabupaten, kota se-Sumatera, sebagian Jawa dan NTT ini, Atmaji mengingatkan bahwa netralitas ASN sudah jelas diatur peraturan perundangan dan etik.

IKU