BANDUNG – Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan tranformasi pelayanan publik secara digital. Hal ini dilakukan dengan membangun Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) LAPOR!.  “Kementerian PANRB melalui Kedeputian di Bidang Pelayanan Publik telah memulai kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital,” ujar Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Devi Anantha saat membuka kegiatan pendampingan intensif pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) di Kabupaten Bandung, Bali, Senin (08/04).

ACEH BESAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Aceh Besar yang sudah mempersiapkan beroperasinya MPP Kab. Aceh Besar dengan target 200 jenis layanan. Selain pusat pelayanan modern, MPP ini juga berfungsi sebagai pusat kuliner bagi masyarakat. Kesiapan MPP Kab. Aceh Besar ini ditinjau oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Noviana Andrina.

JAKARTA - Untuk menghadapi perubahan dunia serta sebagai upaya mengahadapi revolusi industri 4.0, pemerintah berupaya untuk mewujudkan Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat menjadi pembicara dalam acara Konsorsium Pengembangan Organisasi dan Multistakeholder di bidang SDM, di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (04/04). “Peningkatan kualitas SDM yang mewakili perubahan tidak boleh stagnan, harus setara dengan perkembangan zaman, atau bahkan berkembang melampaui skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan modern di masa mendatang,” katanya. Dijelaskan bahwa pihaknya berupaya membangun kapasitas 4,7 juta ASN ke arah Smart ASN guna menyangga arah tata kelola negara dan pemerintah Indonesia dimasa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan perencanaan ASN yang mengacu pada core business instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.